Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset, proyek, atau jasa tertentu. Perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional terletak pada struktur dasarnya, jika obligasi berbasis utang dan bunga (interest), sukuk menggunakan akad syariah seperti ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), atau wakalah (perwakilan pengelolaan).

Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang diperbolehkan, di dalam transaksi Murabahah seorang pedagang harus memberi tahu harga pokok dan margin atau keuntungannya.

Syariah berasal dari kata syara’a yang bisa berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan) dan bayyan-al masalik (menunjukkan jalan), atau juga bisa disebut mazhab dan thariqah mustaqim/jalan yang lurus. Secara harfiah syariah merupakan 'jalan menuju tempat pengairan' atau 'jalan lurus yang harus diikuti'.

Secara definisi nisbah mengacu pada rasio bagi hasil atau proporsi yang disepakati dalam transaksi keuangan syariah termasuk distribusi keuntunugan dan kerugian di antara pihak yang terlibat berdasarkan persentase tertentu. Sedangkan Riba, mengacu pada bunga bank atau tambahan yang dinilai tidak adil dan dilarang dalam Islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah organisasi independen di Indonesia yang mengawasi operasi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah. Tanggung jawab utamanya adalah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mengikuti prinsip hukum Syariah, yang meliputi menghindari maisir (judi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga).

Qardh secara etimologi adalah al-qath’u yang berarti potongan. Potongan yang dimaksud adalah potongan dari harta asset seseorang. Sedangkan menurut istilah memotong harta untuk memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Pemberi pinjaman memberikan hak kepada peminjam untuk memanfaatkan dan mengkonsumsi aset yang dipinjamkan. Peminjam harus membayar kembali pinjaman kepada pemberi pinjaman dalam bentuk, jumlah, atau nilai pinjaman yang sama. Sehingga, apabila peminjam membayar lebih sebagaimana yang disebut dengan "bunga" atau "keuntungan", sangat dilarang. Al-Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat.

Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyediakan sistem atau sarana untuk melakukan transaksi jual beli komoditi atau instrumen keuangan berdasarkan kontrak berjangka yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Bursa komoditi yang ada di Indonesia menyelenggarakan perdagangan komoditi secara multilateral dan terorganisasi di dalam bursa.

Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiKA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) selaku konsumen komoditi dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).