Home
>
News
>
Publication
>
Mengenal Dewan Pengawas Syariah & Perannya dalam Bank Syariah
Mengenal Dewan Pengawas Syariah & Perannya dalam Bank Syariah
Monday, 13 May 2024

Apa itu Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah organisasi independen di Indonesia yang mengawasi operasi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah. Tanggung jawab utamanya adalah untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mengikuti prinsip hukum Syariah, yang meliputi menghindari maisir (judi), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga).  

Anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS menjadi perwakilan dari DSN-MUI yang ditempatkan di lembaga ekonomi dan atau di Industri Keuangan Syariah. 


Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

  • Undang-Undang
    Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur keberadaan DPS. Dalam undang-undang telah dijelaskan dalam BAB V bagian Ketiga Pasal 32 dijelaskan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. 


  • Peraturan Dewan Syariah Nasional 
    Berdasarkan Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017, setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) harus memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota DPS, dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua. Namun apabila perusahaan memiliki skala bisnis yang masih kecil, dimungkinkan jumlah DPS minimal 2 (dua) orang dan salah satunya ditetapkan sebagai Ketua. 


  • Peraturan Bank Indonesia
    Bank Indonesia juga memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait tugas dan fungsi DPS dalam mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS, DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.  


  • Peraturan Menteri 
    Selain beberapa peraturan diatas, DPS juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.  Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa DPS terpilih di koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota dan menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.  Jumlah DPS di koperasi paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. 


Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah 

DPS merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan tugas penting dalam mengawasi kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Berikut adalah fungsi dan tugas utama DPS: 

  1. Mengawasi dengan aktif dan pasif penerapan fatwa DSN-MUI, lalu mengontrol produk, jasa dan pelayanan, penjualan dan kegiatan bisnis lainnya berdasarkan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada transaksi yang melanggar hukum Islam dalam aktivitas yang dilakukan. 
  2. Memberikan saran dan nasihat kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah. 
  3. Menjembatani antara bank syariah dengan DSN untuk mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dari bank syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. 
  4. Menyusun persoalan yang membutuhan pengesahan DSN. 
  5. Melaporkan proses dan aktivitas bisnis bank syariah minimal dua kali dalam setahun kepada DSN-MUI.  
  6. Memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional bank syariah. 


Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Syariah? 

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam praktik bank syariah, serta bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Secara detail berikut peran dari DPS di bank syariah: 

  • Peran Pengawas
    DPS memiliki peran sebagai pengawas di bank syariah yang mengawasi operasional bank sehingga dapat berjalan sesuai syariat Islam. Hal ini juga dikarenakan transaksi yang terjadi di bank syariah sangat khusus dan berbeda dengan bank konvensional. 
     
  • Peran Penasihat
    DPS memiliki peran sebagai penasihat di bank, memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada manajemen mengenai masalah kepatuhan Syariah. DPS membantu dalam penataan produk keuangan, perilaku transaksi, dan penyelesaian masalah apa pun yang mungkin timbul terkait kepatuhan terhadap prinsip Islam.  


  • Peran Pengarah
    DPS juga ikut memberikan arahan, opini, saran dan juga nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 


     
     
  • Peran Peninjau
    DPS berperan untuk mencermati, memeriksa, mengkaji dan juga menilai pelaksanaan fatwa DSN pada operasional bank syariah. 


Penulis: Najim Nur Fauziah


Reference:






Member of
© Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)
Join Our Monthly Newsletter
Follow Us
Contact Us
Midpoint Place, 22nd Floor, K.H. Fachrudin Street No. 26, Tanah Abang, Jakarta Pusat
+62 21 4050 7788