Home
>
News
>
Publication
>
Peran Sentral CPO (Crude Palm Oil) Bagi Perekonomian Indonesia
Peran Sentral CPO (Crude Palm Oil) Bagi Perekonomian Indonesia
Thursday, 25 May 2023

Perkembangan Kelapa Sawit di Indonesia

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Melihat dari sejarahnya tanaman kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jacq) merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Barat, terutama di sekitar Angola sampai Senegal. Masuknya tanaman ini pertama kali dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1848. Awal mulanya hanya dibawa empat batang bibit sawit dan kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor. Perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia berlokasi di Pantai Timur Sumatera dan wilayah Aceh dengan wilayah perkebunan sebesar 5.123 hektar. Kemajuan pesat bisnis ini menggeser Afrika sebagai pengekspor nomor satu dunia. 

Perkembangan Kelapa Sawit Indonesia, pada pemerintahan Orde Baru pengelolaan bisnis komoditi ini memasuki era menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga sebagai lahan gembur untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah membuka lahan baru salah satunya produksi CPO (Crude Palm Oil) yang menghasilkan 721.172 ton. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit mentah (CPO) dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit terutama kemudahan dalam hal perizinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat dengan sistem pola pengembangan perkebunan rakyat (PIR-Bun) dan dalam pembukaan wilayah baru untuk areal perkebunan besar swasta. 

  • Pada tahun 2020 menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Luas areal perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia selama 2016 – 2020 mengalami tren yang meningkat sehingga. Luas perkebunan minyak kelapa sawit pada 2020 mencapai 14.590.000 hektar yang dapat menghasilkan produksi minyak sawit (CPO) sebesar 44.760.000 ton. 

  • Pada tahun 2020 areal perkebunan perusahaan kelapa sawit yang berada di pulau Sumatera sebanyak 1.357 perusahan atau 54%, Kalimantan sebanyak 1040 atau 42%, dan sisanya berada di pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Maluku dan Pulau Papua. Pada tahun 2020 mayoritas perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta dapat menghasilkan sebesar 27.000.000 ton, Perkebunan Rakyat sebesar dapat menghasilkan 15.500.000 ton dan Perkebunan Besar Negara dapat menghasilkan sebesar 2.300.000 ton.

Produksi kelapa sawit yang begitu melimpah ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, serta dalam sektor pertanian sendiri mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini terlihat dari kontribusi kelapa sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar tercermin dari data Badan Pusat Statistik yaitu sekitar 13,28% pada tahun 2021 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan sebesar 19,25%. Selain itu, nilai ekspor minyak sawit mencapai USD 28,68 miliar dengan volume ekspor mencapai 27,04 juta ton pada tahun 2021. Industri kelapa sawit juga telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.


Bagaimana Mengakselerasi Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Mentah / Crude Palm Oil (CPO) Indonesia?

Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi perekonomian nasional, maka pemerintah terus berupaya untuk mempercepat perdagangan CPO di Indonesia dari hulu sampai ke hilir, dengan terus mendukung infrastruktur CPO untuk menopang akselerasi perdagangan CPO Indonesia. Salah satu kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak adalah pelabuhan sebagai tujuan ekspor CPO Indonesia. 

  • Pembangunan Dedicated Terminal yang berupa Terminal CPO Antar Pulau semakin melengkapi fasilitas yang dimiliki Pelabuhan Belawan. Pembangunan Terminal CPO Antar Pulau ini bertujuan untuk menambah kapasitas bongkar muat CPO menjadi sebesar 1,8 juta/tahun. Sepanjang 2019, Pelabuhan Belawan melakukan ekspor CPO dan turunannya sebanyak 3.273.978 ton tumbuh 12,60% dibandingkan dengan 2018 yang sejumlah 2.907.383 ton. Pada tahun 2020, Pelindo I memiliki fasilitas pipa terpadu di dermaga yang menghubungkan dengan ratusan tangki timbun CPO yang ada di area Pelabuhan Belawan yang didukung dengan 84 jalur pipa, enam loading point, serta dilengkapi dengan tiga unit tangki CPO dengan kapasitas masing-masing 3.000 metrik ton (M/T). Komoditas CPO dan turunannya ini banyak diekspor menuju negara-negara diantaranya adalah China, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Egypt, Spain, USA, Myanmar, Italy, dan lainnya. Pelabuhan juga menjadi infrastruktur penting bagi CPO untuk tujuan ekspor sehingga pemerintah akan terus mengoptimalkan operasional Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai.

  • Tidak hanya berfokus pada pelabuhan, kini pemerintah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan target mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunnya. Melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) program ini digunakan untuk membantu petani sawit untuk memperbaharui kebun dengan bibit kelapa sawit yang unggul dan berkualitas, mengurangi risiko adanya pembukaan lahan ilegal ( penggunaan lahan areal perhutanan). Selain itu, dengan adanya PSR, produktivitas dan kualitas bisa meningkat tanpa adanya pembukaan lahan baru. 

  • Pada tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 kabupaten/kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah kabupaten/kota dan Dinas daerah Provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 kabupaten/kota. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180.000 hektar sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.

Pendalaman Pasar CPO Indonesia melalui Derivatif

Pentingnya peran pada komoditas CPO ini membuat pemerintah berfokus pada akselerasi perdagangan CPO melalui bursa berjangka, hal ini memiliki tujuan agar transaksi lebih mudah, efisien, dan transparan serta transaksi yang terjadi dapat di cek secara real time. Harga yang terbentuk di bursa berdasarkan mekanisme pasar karena adanya permintaan dan penawaran, harga ini diharapkan dapat menjadi harga referensi CPO dunia mengingat Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar untuk pemenuhan CPO global. Manfaat lainnya bagi pemerintah adalah dalam membuat kebijakan, karena informasi dan data terkait kelapa sawit ini lebih jelas karena lebih transparan.

Saat ini Pemerintah telah berencana mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit melalui bursa berjangka. Kebijakan tersebut dinilai menjadi upaya untuk memperbaiki tata kelola industri sawit. Lembaga bursa ini terdiri atas bursa berjangka dan kliring berjangka. Bursa sebagai pasar terorganisir yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak Berjangka, sedangkan lembaga kliring berjangka sebagai sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. Bappebti juga saat ini sedang menyusun peta jalan (roadmap) dalam waktu dekat. Pasalnya, Undang-Undang No 32 Tahun 1997 telah mengamanahkan Bappebti untuk membangun bursa yang mampu mewujudkan harga acuan, sedangkan saat ini baru timah yang sudah tercapai.

Peran Infrastruktur Pasar CPO dalam Price Discovery dan Penentuan HPE (Harga Ekspor Tertentu)

Peran infrastruktur pasar CPO dalam price discovery adalah untuk menciptakan harga acuan dalam negeri. Pasalnya Indonesia telah menjadi produsen CPO terbesar di dunia sehingga menjadi penting apabila terdapat harga acuan dalam negeri. Namun, sayangnya dengan total produksi kelapa sawit yang melimpah dan tingginya ekspor CPO Indonesia di pasar internasional, harga acuan internasional masih menggunakan harga dari Bursa Berjangka Malaysia dan Bursa Rotterdam di Belanda. Salah satu alasan mengapa penentuan harga CPO dunia menggunakan harga dari Bursa Berjangka Malaysia yaitu Bursa Berjangka Malaysia sudah memiliki riwayat terlebih dahulu dalam perdagangan CPO sejak 1980. Terbentuknya pembentukan harga dalam negeri juga bisa menjadi referensi petani. Semua orang bisa tahu harga bulan depan atau tahun depan, tidak seperti selama ini yang mana petani tidak mengetahui harga, sehingga harga di tingkat tersebut ditentukan oleh tengkulak. Harga refrensi ini juga dapat dilakukan petani untuk melakukan hedging atau sarana lindung nilai karena dalam perdagangan bursa berjangka mengenal kontrak futures.

Penentuan Harga Ekspor Tertentu adalah harga patokan atas barang ekspor tertentu yang ditetapkan setiap bulan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. CPO dan produk turunannya termasuk kepada barang ekspor tertentu, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu didasarkan pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan ekspor di Indonesia dengan mempertimbangkan terjaminnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terlindunginya kelestarian sumber daya alam, terjaminnya stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri, dan daya saing barang ekspor tertentu.

Pada periode awal 2023 Pemerintah telah menetapkan harga referensi produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE) periode 1-15 Februari 2023 adalah USD879,31/metric ton (MT). Nilai ini turun sebesar USD 41,26 atau 4,48 persen dari periode 16-31 Januari 2023, yaitu sebesar USD 920,57/ MT. Penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor seperti penurunan permintaan dari India dan Tiongkok. Kemudian penguatan kurs ringgit terhadap USD, dan peningkatan harga minyak nabati lainnya karena penurunan produksi di Amerika.

Mengenal Minyak Kelapa Sawit (CPO) Berkelanjutan Sebagai Komoditas Unggulan
Ketahui Tentang Daya Tarik Minyak Sawit di Pasar Global, dan Sentimen Penggerak Harga Minyak Sawit.
Member of
© Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)
Join Our Monthly Newsletter
Follow Us
Contact Us
Midpoint Place, 22nd Floor, K.H. Fachrudin Street No. 26, Tanah Abang, Jakarta Pusat
+62 21 4050 7788