Perdagangan komoditas merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang telah berkembang pesat dalam sistem keuangan modern. Dalam konteks ekonomi Islam, perdagangan komoditas tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Qur’an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Perdagangan komoditas berdasarkan prinsip syariah tidak sekadar menghindari riba, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek transaksi memenuhi kaidah-kaidah fiqh muamalah yang telah ditetapkan. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderug menekankan efisiensi pasar dan optimalisasi keuntungan, Islam menempatkan keadilan, kejelasan dan keberkahan sebagai tujuan utama transaksi. Oleh karena itu, perdagangan komoditas syariah tidak cukup hanya bebas dari riba, tetapi juga harus terbebas dari unsur gharar, maysir, dan zhulm.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, telah mengembangkan ekosistem perdagangan komoditas syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui berbagai fatwa yang dikeluarkan, DSN-MUI memberikan landasan hukum dan pedoman operasional bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi komoditas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan komoditas, mulai dari dasar hukum dalam Islam, konsep jual beli (ba’i), larangan-larangan yang harus dihindari, hingga peran DSN-MUI dalam pengawasan pasar komoditas syariah di Indonesia.

Dasar Hukum Jual Beli Komoditas dalam Islam

Landasan Al-Qur’an

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dasar hukum jual beli komoditas dalam Islam bersumber dari beberapa ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit membolehkan aktivitas perdagangan dan mengharamkan riba.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

“…وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…”

“…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

Ayat ini menjadi landasan fundamental yang menegaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang halal dan diperbolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur riba. Penegasan ini sangat penting karena memberikan legitimasi bagi umat Islam untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan komoditas, dengan syarat memenuhi ketentuan syariah.

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi akad-akad yang telah disepakati, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 1:

“يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ…”

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu…”

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi komitmen dalam setiap transaksi bisnis. Dalam konteks perdagangan komoditas, prinsip pemenuhan akad menjadi sangat krusial karena transaksi melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dengan berbagai ketentuan teknis yang harus dipenuhi.

Larangan Riba dalam Transaksi

Al-Qur’an secara tegas melarang praktik riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 278, Allah SWT berfirman:

“يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ”

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

Larangan riba ini menjadi batasan fundamental dalam setiap transaksi ekonomi Islam, termasuk dalam perdagangan komoditas. Transaksi komoditas syariah harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengandung unsur riba dalam bentuk apapun.

Prinsip Dasar dalam Muamalah

Dalam fiqh muamalah, terdapat kaidah fundamental yang menyatakan:

“الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه”

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah (transaksi) adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi ekonomi modern, termasuk perdagangan komoditas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Prinsip Syariah dalam Perdagangan Komoditas dalam perspektif Maqasid al-Shari'ah

Pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah menempatkan ketentuan fiqh muamalah bukan sekadar sebagai aturan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan. Dalam perdagangan komoditas, maqāṣid al-sharī‘ah berfungsi memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan secara adil, stabil, dan berorientasi pada sektor riil, baik bagi pelaku pasar maupun masyarakat secara luas. Beberapa tujuan utama syariah yang relevan dalam perdagangan komoditas antara lain sebagai berikut.

1. Hifẓ al-Māl (Perlindungan Harta)

Hifẓ al-māl merupakan salah satu maqāṣid utama syariah yang menekankan perlindungan harta dari kerusakan, penghilangan, dan penguasaan secara tidak sah. Dalam perdagangan komoditas, prinsip ini diwujudkan melalui larangan riba, gharar, dan maysir, yang secara inheren berpotensi menggerus nilai harta tanpa dasar aktivitas ekonomi riil.

2. Hifẓ al-‘Adl (Keadilan Pasar)

Keadilan (‘adl) dalam muamalah tidak hanya dimaknai sebagai kerelaan para pihak dalam akad, tetapi juga mencakup keadilan struktural dalam mekanisme pasar. Perdagangan komoditas syariah bertujuan menciptakan pasar yang transparan, kompetitif, dan bebas dari manipulasi.

3. Pencegahan Eksploitasi dan Krisis Sistemik

Syariah menegaskan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung (al-ghunmu bil-ghurmi). Dalam perdagangan komoditas, prinsip ini mencegah praktik di mana satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko kepemilikan aset, sebagaimana lazim terjadi dalam transaksi derivatif spekulatif.

4. Perdagangan Komoditas sebagai Sarana Stabilisasi Ekonomi Riil

Salah satu tujuan utama syariah dalam muamalah adalah memastikan keterkaitan erat antara sektor keuangan dan sektor riil. Perdagangan komoditas syariah menempatkan komoditas bukan sekadar sebagai instrumen finansial, tetapi sebagai bagian dari rantai produksi, distribusi, dan konsumsi.

Fatwa DSN-MUI sebagai Landasan Hukum di Indonesia

Di Indonesia, perdagangan komoditas syariah diatur secara khusus melalui Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Fatwa ini menjadi landasan hukum operasional bagi pelaku pasar komoditas syariah di Indonesia.

Fatwa ini menetapkan bahwa perdagangan komoditas di bursa berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan jual beli komoditas antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial, antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi, dan dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi.

Konsep Ba’i (Jual Beli) dalam Fiqh Muamalah

Pengertian Ba’i

Ba’i dalam terminologi fiqh berarti pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang diperbolehkan syariat. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, ba’i adalah jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan objek jual beli.

Secara bahasa, ba’i berasal dari kata ba’a-yabi’u-bai’an yang berarti menjual, menukar, atau mengganti. Dalam konteks fiqh muamalah, ba’i mengacu pada akad yang bertujuan untuk menukar harta dengan harta lain dengan cara yang disyariatkan.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi:

1. Penjual dan Pembeli (al-'Aqidani)

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

• Berakal dan Mumayyiz: Kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.
• Atas Kehendak Sendiri: Transaksi harus dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun (ridha).
• Bukan Orang yang Dilarang: Kedua belah pihak bukan termasuk orang yang dilarang melakukan transaksi, seperti orang yang sedang dalam pengampuan.

Dalam konteks perdagangan komoditas di bursa, penjual dapat berupa Peserta Pedagang Komoditi, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi Peserta Komersial, atau Konsumen Komoditi. Sedangkan pembeli adalah Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi, dan Peserta Pedagang Komoditi dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan.

2. Objek Jual Beli (al-Ma’qud 'Alaih)

Objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria:

• Barang yang Halal: Objek transaksi harus berupa barang atau jasa yang halal dan tidak diharamkan dalam Islam.
• Dapat Diserahkan: Barang harus dapat diserahkan secara fisik atau manfaat pada saat jatuh tempo yang disepakati.
• Jelas dan Diketahui: Spesifikasi barang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak untuk menghindari ketidakpastian (gharar).
• Dimiliki Penjual: Pada prinsipnya, penjual harus memiliki barang yang dijual atau memiliki kuasa untuk menjualnya.

Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa komoditi di bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

3. Nilai Tukar (al-Tsaman)

Harga atau nilai tukar dalam transaksi harus:

• Jelas dan Disepakati: Nominal harga harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.
• Wajar: Harga harus wajar dan tidak mengandung unsur eksploitasi (tadlis).

4. Ijab dan Qabul (Shighat al-'Aqd)

Ijab adalah pernyataan dari penjual untuk menjual barang, sedangkan qabul adalah pernyataan pembeli untuk menerima penawaran tersebut. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik yang diakui.

Jenis-Jenis Ba’i dalam Transaksi Komoditas

Dalam konteks perdagangan komoditas syariah, terdapat beberapa bentuk akad jual beli yang dapat digunakan:

1. Ba’i al-Murabahah

Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Dalam perdagangan komoditas, murabahah sering digunakan dalam transaksi pembiayaan berbasis komoditas (commodity murabahah). Karakteristik murabahah:

• Penjual harus memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli.
• Keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase dari harga pokok.
• Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

2. Ba’i al-Salam

Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka (advance payment) sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas dan disepakati. Salam merupakan salah satu bentuk transaksi yang sangat relevan untuk perdagangan komoditas pertanian atau mineral.

Syarat-syarat salam:

• Pembayaran harus dilakukan penuh di awal (advance).
• Spesifikasi barang harus jelas (jenis, kualitas, kuantitas, waktu dan tempat penyerahan).
• Barang yang dipesan harus tersedia di pasaran pada waktu penyerahan.
• Tidak boleh menukar barang salam sebelum diterima.

3. Ba’i al-Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dengan produsen untuk pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang disepakati. Berbeda dengan salam, dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Prinsip Kepemilikan dalam Ba’i

Salah satu prinsip fundamental dalam ba’i adalah bahwa penjual harus memiliki (milk) atau menguasai barang yang dijual. Rasulullah SAW bersabda:

“لا تبع ما ليس عندك”

“Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.”

Prinsip ini sangat penting dalam konteks perdagangan komoditas, khususnya untuk membedakan antara transaksi yang sah secara syariah dengan transaksi spekulatif yang dilarang. Transaksi komoditas syariah harus memastikan bahwa terdapat kepemilikan atau penguasaan atas komoditas yang diperdagangkan.

Larangan Gharar (Ketidakpastian) dan Maysir (Spekulasi)

Konsep Gharar dalam Transaksi

Gharar secara etimologi berarti bahaya, risiko, atau ketidakpastian. Dalam konteks transaksi ekonomi Islam, gharar merujuk pada ketidakpastian yang bersifat berlebihan (eksesif) dalam suatu akad, baik terkait objek, harga, maupun waktu penyerahan, yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar sebagaimana disebutkan dalam hadis:

“نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR. Muslim)

Para ulama membagi gharar menjadi beberapa tingkatan:

1. Gharar Fahisy (Eksesif)

Gharar fahisy adalah ketidakpastian yang bersifat eksesif dan dapat membatalkan akad. Bentuk gharar ini mencakup:

• Ketidakpastian dalam Objek: Ketika objek transaksi tidak jelas spesifikasinya atau tidak dapat dipastikan keberadaannya.
• Ketidakpastian dalam Harga: Ketika harga tidak disepakati dengan jelas atau bergantung pada faktor yang tidak pasti.
• Ketidakpastian dalam Waktu Penyerahan: Ketika waktu penyerahan barang tidak ditentukan dengan jelas dan bergantung pada kejadian yang tidak pasti.

2. Gharar Yasir (Ringan)

Gharar yasir adalah ketidakpastian yang bersifat ringan dan dapat ditoleransi karena sulit dihindari dalam transaksi. Bentuk gharar ini tidak membatalkan akad karena memberatkan pelaku ekonomi jika harus dihindari sepenuhnya.

Aplikasi Larangan Gharar dalam Perdagangan Komoditas

Dalam perdagangan komoditas, larangan gharar diimplementasikan melalui beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011:

1. Spesifikasi Komoditas yang Jelas

Setiap transaksi komoditas syariah harus memiliki spesifikasi yang jelas mengenai:

• Jenis Komoditas: Jenis komoditas harus ditentukan dengan spesifik.
• Kualitas: Grade atau standar kualitas harus ditetapkan.
• Kuantitas: Jumlah atau berat komoditas harus jelas.
• Waktu dan Tempat Penyerahan: Tanggal dan lokasi penyerahan harus disepakati.

2. Kepastian Keberadaan Underlying Asset

Transaksi komoditas syariah harus didukung oleh keberadaan underlying asset yang nyata. Komoditas yang diperdagangkan harus benar-benar ada atau dapat dipastikan ketersediaannya pada waktu penyerahan.

3. Larangan Short Selling Konvensional

Short selling konvensional di mana trader menjual komoditas yang tidak dimilikinya dengan harapan membeli kembali di harga lebih rendah termasuk dalam kategori gharar karena melanggar prinsip kepemilikan dalam ba’i.

Konsep Maysir dan Qimar

Maysir berasal dari kata yusr yang berarti mudah. Dalam terminologi syariah, maysir merujuk pada transaksi yang bersifat spekulatif di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mudah atas kerugian pihak lain, tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang riil.

Qimar (perjudian) adalah bentuk transaksi di mana seseorang memberikan harta dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar berdasarkan keberuntungan, bukan berdasarkan usaha atau pertukaran yang adil. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 90:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ”

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu…”

Ketentuan DSN-MUI tentang Gharar dan Maysir

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 menetapkan beberapa ketentuan untuk menghindari gharar dan maysir dalam perdagangan komoditas:

• Perdagangan Serah Terima Fisik: Perdagangan yang diakhiri dengan penerimaan komoditi secara fisik oleh Konsumen Komoditi sebagai pembeli.
• Perdagangan dengan Penjualan Lanjutan: Perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi, dengan syarat telah terjadi qabd (penguasaan).
• Larangan Transaksi Spekulatif Murni: Transaksi yang tidak bertujuan untuk kepemilikan atau hedging yang sah, melainkan semata-mata untuk spekulasi, dikategorikan sebagai maysir.

Prinsip Tabarru’ dan Tijarah dalam Kontrak Komoditas

Konsep Tabarru’ (Kebajikan)

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a yang berarti memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Dalam konteks fiqh muamalah, tabarru’ adalah akad yang bertujuan untuk kebajikan dan tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan komersial.

Karakteristik akad tabarru’:

• Bersifat Sosial: Tujuan utama adalah membantu pihak lain.
• Tidak Mengharapkan Imbalan: Pemberi tidak mengharapkan kompensasi material.
• Dapat Dibatalkan Sepihak: Akad dapat dibatalkan oleh pemberi kapan saja sebelum pelaksanaan.
• Tidak Mengikat: Penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu kembali.

Contoh akad tabarru’:

• Hibah (pemberian).
• Waqf (wakaf).
• Qardh (pinjaman tanpa bunga).
• Kafalah (penjaminan).
• Wakalah tanpa ujrah (perwakilan tanpa fee).

Konsep Tijarah (Komersial)

Tijarah berasal dari kata tijara yang berarti perdagangan atau perniagaan. Dalam terminologi syariah, tijarah merujuk pada akad yang bertujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan melalui pertukaran yang adil.

Karakteristik akad tijarah:

• Berorientasi Profit: Tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan komersial.
• Pertukaran yang Setara: Harus ada pertukaran nilai (iwadh) yang adil.
• Mengikat Kedua Belah Pihak: Akad bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa alasan syar’i.
• Harus Ada Underlying Asset: Transaksi harus didukung oleh aset atau aktivitas ekonomi riil.

Contoh akad tijarah:

• Murabahah (jual beli dengan margin).
• Ijarah (sewa-menyewa).
• Mudharabah (bagi hasil).
• Musyarakah (kemitraan).
• Salam dan Istishna’ (jual beli pesanan).

Larangan Pencampuran Akad Tabarru’ dan Tijarah

Salah satu prinsip penting dalam fiqh muamalah adalah larangan mencampuradukkan akad tabarru’ dengan akad tijarah dalam satu transaksi. Pencampuran ini dapat mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda:

“لا يحل سلف وبيع”

“Tidak halal (menggabungkan) pinjaman dan jual beli.”

Hadis ini melarang penggabungan akad pinjaman (qardh yang termasuk tabarru’) dengan akad jual beli (tijarah) karena dapat mengarah pada riba atau eksploitasi.

Aplikasi dalam Kontrak Komoditas

Dalam perdagangan komoditas syariah, pemisahan yang jelas antara akad tabarru’ dan tijarah menjadi sangat penting:

1. Pembiayaan Komoditas (Commodity Murabahah)

Dalam skema pembiayaan komoditas syariah, lembaga keuangan syariah menggunakan akad murabahah (akad tijarah) untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Prosesnya:

• Bank membeli komoditas secara tunai dari supplier.
• Bank menjual komoditas tersebut kepada nasabah dengan harga pokok plus margin (murabahah).
• Nasabah membayar secara tangguh sesuai kesepakatan.
• Nasabah dapat menjual komoditas di pasar untuk mendapatkan likuiditas.

Dalam skema ini, tidak boleh ada pencampuran dengan akad qardh (pinjaman). Bank harus benar-benar membeli dan memiliki komoditas sebelum menjualnya kepada nasabah (milk tamm).

2. Wakalah dalam Trading Komoditas

Wakalah (perwakilan) dapat digunakan dalam perdagangan komoditas dengan dua bentuk:

• Wakalah bi al-Ujrah: Wakalah dengan fee (akad tijarah), di mana broker menerima fee atas jasa perantara.
• Wakalah bi al-Istitsmar: Wakalah untuk investasi, di mana pengelola dana. diberi kewenangan untuk menginvestasikan dana nasabah dengan bagi hasil.

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 menetapkan bahwa wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil/pemberi kuasa) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan hal-hal yang boleh diwakilkan.

Ketentuan Underlying Asset dalam Transaksi Syariah

Konsep Underlying Asset dalam Perspektif Syariah

Underlying asset atau aset dasar adalah aset riil yang menjadi basis dari suatu transaksi keuangan. Dalam perspektif syariah, setiap transaksi keuangan harus didukung oleh underlying asset yang nyata dan sah. Prinsip ini didasarkan pada larangan transaksi yang bersifat fiktif atau hanya berbasis kertas (paper transaction) tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang riil.

Konsep underlying asset sangat penting untuk membedakan antara transaksi syariah yang sah dengan transaksi spekulatif yang dilarang. Tanpa underlying asset yang jelas, transaksi dapat dikategorikan sebagai maysir atau gharar.

Syarat-Syarat Underlying Asset yang Sah

Underlying asset adalah asset dasar rill yang menjadi fondasi suatu transaksi. Dalam perspektif syariah, keberadaan underlying asset bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan syarat substansial untuk membedakan transaksi yang sah dari transaksi spekulatif dan ribawi. Agar suatu aset dapat dijadikan underlying asset dalam transaksi syariah, harus memenuhi beberapa syarat:

1. Aset Harus Halal

Aset yang menjadi basis transaksi harus berupa barang atau jasa yang halal dan tidak diharamkan dalam Islam. Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 menetapkan bahwa komoditi di bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

Pengecualian indeks dan valuta asing menunjukkan bahwa tidak semua instrumen dapat dijadikan underlying asset dalam perdagangan komoditas syariah.

2. Aset Harus Riil dan Dapat Diserahkan

Aset harus benar-benar ada secara fisik atau memiliki manfaat yang nyata. Dalam konteks komoditas:

• Komoditas Fisik: Emas, perak, minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dll. harus benar-benar tersedia di gudang atau dapat dipastikan ketersediaannya.
• Komoditas untuk Salam: Dalam akad salam, komoditas belum ada saat akad tetapi harus dapat dipastikan tersedia pada waktu penyerahan.

3. Aset Harus Dimiliki atau Dikuasai Penjual

Penjual harus memiliki kepemilikan penuh (milk tamm) atau penguasaan (qabd) atas aset yang dijual. Prinsip ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

“لا تبع ما ليس عندك”

“Jangan menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.”

Konsep Qabd (Penguasaan) dalam Perdagangan Komoditas

Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 memberikan definisi yang jelas tentang qabd dalam konteks perdagangan komoditas:

Qabd adalah penguasaan komoditi oleh pembeli yang menyebabkan ia berhak untuk melakukan tindakan hukum (tasharruf, seperti menjual) terhadap komoditi tersebut, menerima manfaat atau menanggung risikonya.

Fatwa ini membedakan dua jenis qabd:

1. Qabdh Haqiqi (Penguasaan Fisik)

Qabdh haqiqi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli atas fisik komoditi yang dibelinya. Ini merupakan bentuk penguasaan tradisional di mana pembeli secara fisik menerima barang yang dibeli.

2. Qabdh Hukmi (Penguasaan Dokumen)

Qabdh hukmi adalah penguasaan komoditi oleh pembeli secara dokumen kepemilikan komoditi yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik.

Pengakuan terhadap qabdh hukmi ini sangat penting dalam perdagangan komoditas modern di mana penyerahan fisik tidak selalu praktis. Dengan adanya dokumen kepemilikan yang sah, pembeli dianggap telah menguasai komoditas dan berhak untuk menjualnya kembali.

Ketentuan Penjualan Lanjutan

Salah satu aspek penting dalam perdagangan komoditas syariah adalah ketentuan tentang penjualan lanjutan. Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa perdagangan dengan penjualan lanjutan adalah perdagangan yang dilanjutkan dengan penjualan komoditi oleh Konsumen Komoditi.