Home
>
News
>
Publication
>
Tantangan Industri Kelapa Sawit Indonesia
Tantangan Industri Kelapa Sawit Indonesia
Tuesday, 14 May 2024

Meningkatnya permintaan terhadap produk sawit ini membuat potensi keuntungan yang dapat diraih dengan menyediakan Crude Palm Oil (CPO), hal ini berimbas pada banyaknya lahan sawit yang dibuka oleh berbagai pihak. Pembukaan lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan sawit ini memberikan ancaman bagi lingkungan sekitar. Bukan hanya soal isu alam, di mana banyak dari perkebunan sawit ini didirikan dengan membabat hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia, tetapi juga isu legalitas dan sosial yang timbul akibat pembukaan lahan sawit ini.

  • Masalah Lingkungan

Isu yang paling terlihat tentu adalah masalah alam di mana pembukaan lahan sawit ini banyak yang dilakukan dengan menebang pepohonan yang menyusun sebagian hutan hujan tropis yang terdapat di Indonesia. Dengan ditebangnya pepohonan tersebut keanekaragaman hayati di daerah yang beralih fungsi menjadi lahan sawit menjadi terganggu, banyak satwa yang kehilangan habitat aslinya sehingga seringkali terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Selain itu hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia. Hutan ini memiliki kemampuan untuk menyerap karbon hingga jutaan ton setiap tahunnya dan menghasilkan oksigen yang penting bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Pengalihfungsian lahan hutan menjadi perkebunan sawit secara sembarangan dan tidak teratur menjadi ancaman nyata, bukan hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi seluruh dunia.

  • Masalah Hukum dan Sosial

Isu lain yang timbul berkenaan dengan perkebunan sawit adalah isu sosial yang timbul dari aktivitas alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit adalah seringkali terjadi sengketa hukum yang terjadi dikarenakan masalah kepemilikan lahan. Banyak pihak yang berusaha untuk mendirikan perkebunan sawit namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan hingga menyerobot lahan milik warga atau lahan milik negara. Bagi Indonesia yang sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat, pendirian perkebunan sawit yang tidak terkontrol beberapa kali dianggap menyerobot tanah adat yang merupakan warisan leluhur yang ditempati oleh suatu suku tertentu, hal ini tentu menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

  • Produktivitas

Meskipun kelapa sawit secara umum merupakan tanaman perkebunan yang produktif, namun seiring perkembangan teknologi, manusia dapat meningkatkan produktivitas tanaman dengan memanfaatkan teknik budidaya dan rekayasa genetika. Hal ini juga menjadi kendala bagi perkebunan sawit di Indonesia, di mana tanaman sawit Indonesia masih kalah produktif dibandingkan dengan tanaman sawit dari beberapa negara tetangga. Hal ini tidak lepas dari tingginya biaya produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, biaya keamanan dan biaya sosial yang secara bisnis sebenarnya tidak berhubungan dengan produksi kelapa sawit yang tinggi menjadi sebab terhambatnya investasi pada teknologi dan pelatihan budidaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit.

  • Standarisasi

Dari sekian banyak produsen CPO di Indonesia, minyak yang dihasilkan tidak memiliki standar tertentu. Hal ini menyebabkan CPO yang dihasilkan oleh suatu pabrik dapat berbeda dengan pabrik lainnya. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan komoditas tambang misalnya yang sudah memiliki standar kandungan dan kemurnian sehingga produk yang dihasilkan smelter seluruhnya akan sama. Standardisasi ini juga memberikan pengaruh pada harga komoditas. Tidak tersedianya standar minyak kelapa sawit yang diperdagangkan akan menyulitkan produsen dalam bernegosiasi untuk menentukan harga dengan pembeli.

  • Kampanye Negatif

Minyak kelapa sawit seringkali mendapatkan kampanye negatif mulai dari masalah nutrisi yang terkandung di dalamnya, masalah dampak sosial dari perkebunan sawit, hingga masalah lingkungan. Beberapa dari klaim yang disebutkan tersebut memang benar terjadi, namun banyak hal yang disampaikan ini merupakan praktik persaingan dagang dengan produk serupa yang dihasilkan oleh negara terkait, semisal minyak biji bunga matahari.

Menghadapi berbagai macam masalah yang timbul terkait dengan pembukaan lahan sawit, pemerintah Indonesia menerbitkan suatu peraturan yang memaksa bahwa setiap lahan sawit harus mendapatkan suatu sertifikasi yang dapat menjawab persoalan yang terjadi. Berawal di tahun 2011 melalui Kementerian Pertanian, pemerintah mengeluarkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Peraturan mengenai ISPO ini juga terus diperkuat dan diperbaiki. Sejak awal terbit melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2019, pemerintah telah memperbarui peraturan terkait ISPO, bahkan di tahun 2020 peraturan mengenai ISPO diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden no. 44 Tahun 2020. Dengan terbitnya Peraturan Presiden, legal standing dari regulasi ISPO ini menjadi lebih kuat.

Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, suatu perkebunan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang meliputi:

  1. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundangan.
  2. Penerapan praktik perkebunan yang baik.
  3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
  4. Tanggung jawab pada pekerja perkebunan.
  5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  6. Penerapan transparansi.
  7. Peningkatan usaha berkelanjutan.

Berbagai macam kriteria yang diatur dalam sertifikasi ISPO ini dibentuk untuk menjawab berbagai macam masalah yang timbul akibat terjadinya alih lahan kelapa sawit yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, suatu perkebunan harus menjalani proses audit untuk memastikan bahwa dalam proses pengalihan lahan perkebunan tersebut tidak terdapat hukum dan peraturan yang diterobos. Kriteria ini diperlukan untuk memastikan bahwa dalam pendirian kebun sawit, suatu pihak telah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya sehingga tidak terjadi sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, suatu perkebunan harus memastikan telah menerapkan praktik perkebunan yang baik untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk perkebunan tersebut dapat menghasilkan produk kelapa sawit secara optimal. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit yang ditanam dalam perkebunan tersebut mengingat bahwa banyak tanaman sawit yang ditanam di perkebunan Indonesia tidak memiliki produktivitas yang baik. Dengan produktivitas tanaman yang baik, tentu produksi minyak sawit bisa lebih banyak tanpa perlu diharuskan membuka lahan baru yang pada gilirannya dapat memberikan masalah baru. Sertifikasi ISPO juga mewajibkan setiap perkebunan untuk memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari pendirian suatu kebun sawit.

Terdapat sejumlah kriteria dampak lingkungan yang harus dimitigasi oleh perkebunan untuk dapat mendapatkan sertifikasi ISPO. Hal ini penting mengingat pengalihfungsian lahan menjadi perkebunan sawit tentu memberikan dampak terhadap ekologis terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan terpenuhinya kriteria ini, diharapkan perkebunan kelapa sawit dapat meminimalisir dampak ekologis yang dihasilkan. Terhadap perkebunan yang didirikan oleh perusahaan sawit, terdapat kriteria tambahan yang harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan sertifikasi ISPO.

Tambahan persyaratan ini berkaitan dengan kesejahteraan pekerja di perkebunan sawit dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kriteria ini penting bagi perusahaan besar mengingat pengalihan lahan menjadi perkebunan sawit juga, seperti yang telah disebutkan, akan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang mendiami wilayah di sekitar perkebunan. Dengan kriteria ini, perusahaan wajib memastikan bahwa masyarakat yang telah mendiami wilayah di sekitar perkebunan tetap dapat terus menyambung hidupnya walaupun lahan di sekitarnya telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Transparansi juga menjadi aspek yang dinilai dalam rangka mendapatkan sertifikasi ISPO bagi perkebunan sawit. Transparansi ini memastikan asal usul produk yang dihasilkan oleh perkebunan sawit telah melalui proses yang benar sehingga sertifikasi ISPO ini menjamin CPO dari hulu hingga ke hilirnya.

Kriteria terakhir yang dinilai untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah perkebunan harus memiliki rencana untuk peningkatan usaha berkelanjutan. Pengalihfungsian lahan yang mengubah suatu lahan menjadi perkebunan kelapa sawit harus memiliki keberlangsungan yang panjang. Artinya setiap lahan telah berubah menjadi perkebunan sawit harus bisa seterusnya memiliki produktivitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kebun sawit yang mangkrak karena sudah tidak produktif dan harus dilakukan pembukaan lahan baru untuk menanam kelapa sawit.

Selain untuk perkebunan sawit milik perusahaan besar, pemerintah juga telah mengadakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini ditujukan untuk meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat yang sudah berkurang produktivitasnya agar perkebunan ini bisa kembali produktif dan menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Program PSR ini didorong untuk memitigasi potensi pembukaan lahan sawit baru oleh masyarakat, terlebih jika dilakukan secara ilegal, dan agar perkebunan sawit rakyat yang ada saat ini bisa lebih produktif.

Program PSR ini pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ditugaskan untuk menyalurkan bantuan dana dengan besaran hingga 30 juta per hektar lahan untuk setiap pekebun untuk melakukan peremajaan tanaman sawitnya. Program ISPO dan PSR diharapkan mampu menjadi jawaban bagi berbagai macam isu yang selalu dilemparkan terhadap minyak kelapa sawit. Berjalannya ISPO dan PSR dengan baik sesuai dengan tujuannya membuat kelapa sawit Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan dengan diterimanya kelapa sawit Indonesia, maka Indonesia dapat mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari buah kaya manfaat ini.

Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia sudah seharusnya mendapatkan manfaat terbesar dari produksi komoditi yang sangat bermanfaat ini. Namun untuk meraih manfaat yang besar ini, Indonesia juga tidak bisa sembrono dalam proses produksinya mengingat proses produksi komoditas sawit juga memberikan dampak yang tidak kecil bagi lingkungan. Program ISPO dan PSR menjadi solusi yang baik untuk memastikan bahwa kelapa sawit dapat terus menjadi komoditi andalan Indonesia untuk waktu yang sangat panjang.

Potensi Sawit Berkelanjutan Indonesia
Member of
© Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)
Join Our Monthly Newsletter
Follow Us
Contact Us
Midpoint Place, 22nd Floor, K.H. Fachrudin Street No. 26, Tanah Abang, Jakarta Pusat
+62 21 3002 7788