Rencana Pencapaian Target NDC Indonesia

Perjanjian Paris bertujuan untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diimplementasikan untuk mencerminkan prinsip ‘tanggung jawab yang sama namun berbeda’ dan juga kemampuan masing-masing dalam bentuk Nationally Determined Contributions (NDCs). NDC merupakan kontribusi para pihak yang diserahkan kepada UNFCCC, di mana mereka mengkomunikasikan ambisi untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mengurangi laju pemanasan global. Mengenai perannya dalam menangani perubahan iklim, Indonesia telah menyerahkan versi NDC yang telah disempurnakan di tahun 2022 dengan komitmen nasional menuju jalur pembangunan rendah karbon dan tahan iklim. Tiga pilar yang membentuk komitmen tersebut berdasarkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan kehidupan, serta ketahanan lingkungan dan lanskap dengan dua aksi inti yaitu adaptasi dan mitigasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin dalam pencapaian target Indonesia pada tahun 2030, dan cara implementasinya adalah melalui pembiayaan, pengembangan, dan transfer teknologi serta peningkatan kapasitas. 

Untuk memperkuat pembiayaan iklim, pemerintah mendirikan sebuah lembaga Indonesia Environmental Fund Management Agency (IEFMA) yang diamanatkan untuk mengelola dan memobilisasi pembiayaan iklim baik dari sumber bilateral maupun multilateral. Sejak diluncurkan di 2019, IEFMA telah mengelola sebanyak 143.86 juta USD dari sumber domestik dan telah menginisiasikan Result-Based Payment dari aktivitas Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) sebesar 103 juta USD dan 176 juta USD untuk sektor energi dari sumber internasional. Perkembangan teknologi iklim akan kemudian diselaraskan dengan visi Indonesia, yakni “Visi Indonesia 2045”, dipandu oleh UU Sistem Nasional untuk ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 11/2019) sebagai sarana untuk mengembangkan dan transfer teknologi. Selebihnya, Indonesia akan memanfaatkan sumber domestik dan memobilisasi dukungan internasional untuk meningkatkan kapasitas dalam pendukungan implementasi NDC. Hal tersebut melibatkan pengembangan lebih lanjut sistem nasional tentang kerangka transparansi dan untuk memajukan perubahan transformasional dalam pembangunan kapasitas.

Langkah Indonesia dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Sebelum penyerahan awal NDC, Indonesia sudah mulai mengambil langkah dalam mitigasi dampak perubahan iklim. Kementerian Industri (Kemenperin) berkolaborasi dengan beberapa pihak di bawah koordinasi United Nations Development Program di tahun 2010 perihal efisiensi energi untuk industri berat. Kemenperin memimpin Indonesia menjadi negara industri yang tangguh pada 2025, dengan tujuan jangka panjang yang berdasarkan pertumbuhan keberlanjutan. Selain itu, anugerah hutan tropis yang menutupi sebagian besar dari beberapa pulau mempersembahkan peluang untuk mengurangi emisi. Indonesia telah menerima dana multilateral yang dikelola oleh World Bank untuk mempromosikan pengurangan emisi di sektor lahan, deforestasi, dan degradasi hutan (REDD+). Hal ini termasuk pertanian berkelanjutan, perencanaan, kebijakan, dan juga praktek penggunaan lahan yang lebih baik. BioCarbon Fund merupakan program yang mendanai aktivitas-aktivitas tersebut. Selama periode pre-investment, proyek ini mendukung dan memperkuat institusi, memformulasikan kebijakan, dan mengimplementasikan intervensi mengenai pengelolaan lahan berkelanjutan untuk mengurangi emisi. Hal ini termasuk memprioritaskan keuntungan non-karbon, melindungi keanekaragaman hayati dan aktivitas lingkungan lainnya, meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar, mengurangi konflik tenurial dan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan, serta mengembangkan kerangka pengurangan emisi yang melibatkan benefit sharing di provinsi Jambi. 

Dukungan Berbagai Sektor dalam Menekan Emisi Nasional

Selain pemerintah, institusi juga telah mengambil langkah untuk menekan lebih jauh kelebihan produksi emisi. Dengan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Mineral, sektor migas menyediakan empat strategi untuk mengurangi emisi karbon dan metana sekaligus meningkatkan produksi minyak dan gas, membataskan flaring rutin, mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk rumah tangga dan transportasi. Pemimpin sektor tersebut, PT Pertamina, sudah mengambil langkah lebih jauh dengan Greenhouse Gas Emission Reduction Roadmap di tahun 2020 dengan menargetkan pengurangan sebanyak 6.48 juta ton CO2 dari baseline 2010. Memahami bahwa mereka menghasilkan emisi di ketiga cakupan, PT Pertamina dapat mengatur strategi dalam bagaimana mereka akan mengatasi aktivitas bisnis mereka yang paling intensif emisi. Beberapa program utama mereka termasuk inovasi teknologi yang merubah sistem Nitrogen Press Up menjadi Lights Ends Unit, pemisahan Naphtha Line untuk mengurangi emisi dari tangki penyimpanan, penggunaan kompresor jack/mini gas untuk memanfaatkan gas berkobar dalam kelompok, dan pengoptimalan Portable Level Transmitter dengan Power Supply menggunakan tenaga surya. 

Selain sektor migas, sektor pertambangan juga dianggap salah satu sektor yang paling intensif menghasilkan emisi karbon. Beberapa perusahaan di sektor ini sudah mengimplementasikan strategi-strategi yang merubah prosedur operasional. Misalnya, PT Bukit Asam Tbk dapat mengurangi emisinya sebanyak 100 tCO2e per tahun dengan menerapkan armada bus listrik, dan merubah metode konvensional yang menggunakan dump truck dan excavator menjadi Bucket Wheel Excavators, sehingga dapat mengurangi 5,253 tCO2e per tahun. Sementara PT Inalum (Persero) juga dapat mengurangi emisi sebesar 49,926 tCO2e per tahun dengan menggunakan sistem optimasi pot dan pengendalian operasional untuk mengurangi efek anoda yang dipicu ketika konsentrasi alumina rendah dalam elektrolit dan akhirnya menyebabkan peningkatan resistensi dalam pot, membuat ketidakstabilan dan produksi aluminium berkurang. 

Dengan membuat perubahan dalam proses industri yang sudah lama berjalan dan berhasil mengurangi emisi menunjukkan komitmen yang besar dalam mencapai masa depan yang rendah karbon. Indonesia akan sukses mencapai target NDC dengan dukungan semua pemangku kepentingan. Perusahaan harus memimpin dalam menciptakan perubahan berkelanjutan disruptive yang akan mengubah ekonomi. Sementara itu, pencapaian komitmen Indonesia menghadirkan tantangan transformasi sistem, yang dapat diatasi oleh pemerintah dengan menyediakan sistem yang disiplin dan ketat yang harus mendorong perubahan tersebut, memberi perusahaan jaminan, investor, dan konsumen, serta melibatkan seluruh masyarakat dalam penyampaiannya dari perubahan ini. Pemahaman yang jelas tentang keseluruhan sistem ini akan memungkinkan identifikasi titik-titik intervensi. Dengan mengembangkan program kerja yang saling berhubungan, didorong oleh data dan analitik, dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan pendanaan yang selaras dalam satu tujuan, kebijakan yang sebelumnya dikelola secara terpisah dapat disatukan.

Oleh : Allysea Subagdja