5 BUMBU KOMODITI TERPANAS DI 2019

Oleh : Dominick Tjokrosetio


Sepanjang tahun 2019 ini dipenuhi berbagai peristiwa penting yang tentunya berdampak pada pasar komoditas baik secara lokal maupun dalam skala global. Kali ini kita akan membahas 5 isu pasar yang menjadi bumbu paling panas dan berdampak paling besar terhadap pasar komoditas.

#1 - Perang Dagang

Negosiasi ulang tarif yang dilakukan oleh AS semenjak Donald Trump menduduki kursi kepresidenan pada tahun 2016 masih menjadi isu utama dan berdampak paling besar dalam mewarnai pasar komoditas di tahun 2019 ini. Bahkan Lembaga moneter internasional yaitu IMF (International Monetary Fund) sampai merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019, dari proyeksi semula yang disampaikan pada April sebesar 3.2 persen menjadi 3%. Angka pertumbuhan ini sekaligus merupakan angka terendah sejak krisis keuangan global pada 2008 lalu. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global tentunya berdampak pada permintaan komoditas dari logam sampai dengan energi.

Trump yang sejak awal kampanye selalu melontarkan slogan “Make America Great Again”, mulai aktif mengimplementasikan dalam kebijakan dagang yang diambil sejak ia menjabat. Beberapa Negara rekan dagang AS yang menjadi sasaran negosiasi tarif Trump antara lain China, Mexico, dan Eropa.

Gambar 2 - Vote Referendum


AS vs. China – Genderang perang antara dua raksasa ekonomi AS - China telah dimulai sejak Maret 2018. Pada awalnya Trump mengenakan bea masuk atas produk milik China untuk memperbaiki tingkat inflasi di negara Paman Sam tersebut. Aksi saling balas menaikkan tarif yang bergulir kian panas dan berkembang menjadi perang tarif sempat mereda di Januari 2019, setelah China berjanji untuk kembali membeli sejumlah produk pertanian dan energi dari AS. Namun, “gencatan senjata” tersebut tidak berlangsung lama. Pada bulan Mei, tensi AS - China kembali memuncak pasca dimasukkannya 143 entitas asal China - termasuk didalamnya Huawei - ke dalam daftar hitam pemerintah AS dengan alasan keamanan Negara. Dalam upaya menekan efek perang dagang dengan AS, China pada 5 Agustus untuk pertama kalinya dalam 11 tahun mendevaluasi yuan hingga di bawah 7.0 poin terhadap dollar AS. Di bulan yang sama, Trump memutuskan menunda pemberlakuan tarif impor produk China termasuk barang-barang konsumen seperti telepon pintar dan mainan senilai US$ 160 miliar hingga 15 Desember. Perang tarif antara AS dan China akhirnya menemui titik terang di bulan Oktober setelah kedua Negara mengumumkan tercapainya kesepakatan dagang fase pertama, yaitu China berjanji meningkatkan pembelian produk pertanian AS hingga senilai US$ 50 miliar di tahun 2020, sebagai balasannya AS akan menangguhkan ataupun menghapus tarif impor produk asal China. Untuk kesepakatan secara tertulis dijadwalkan akan ditandatangani di bulan November pada saat berlangsungnya KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Chile, yang pada akhirnya dibatalkan oleh Chile karena alasan keamanan. Pada 13 Desember, AS dan China mengumumkan kesepakatan baru yang isinya kedua negara telah menyetujui isi dari kesepakatan dagang tahap pertama, selain itu kedua belah pihak juga akan menghindari pengenaan tarif lebih lanjut antara satu sama lain. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, China mengatakan akan meningkatkan impor produk pertanian, energi dan farmasi dari AS. Trump juga mencabut pemberlakuan tarif 15 Desember. Pejabat dari kedua Negara menargetkan perjanjian baru ini dapat ditandatangani pada minggu pertama Januari mendatang.


Gambar 3 - EU Budget


AS vs. Uni Eropa (UE) – Perang tarif antara AS dengan UE ini merupakan buntut dari persoalan tuduhan pemberian subsidi ilegal oleh pemerintah UE untuk pesawat Airbus. AS mengatakan subsidi tersebut telah membuat perusahaan pesawat asal AS Boeing merugi, selain itu tindakan subsidi dari UE melanggar peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Setelah WTO memutuskan AS menang dalam tuntutannya terhadap UE, pada 18 Oktober lalu, AS telah mengenakan sanksi melalui kenaikan tarif 10% pada pesawat sipil besar asal Perancis, Jerman, Spanyol atau Inggris, dan 25% pada produk pertanian dan lainnya dari UE.


Gambar 6 - UK Products Comes From


AS vs. Meksiko – Imigran ilegal masih menjadi isu utama dari meningkatnya tensi antara AS dan Meksiko. Pada bulan Mei 2019, AS mengenakan sanksi tarif impor untuk semua produk asal Meksiko yang akan efektif berlaku tanggal 10 Juni 2019. Tarif impor sebesar 5% tersebut akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 25% pada Oktober 2019. Trump akhirnya menunda sanksi tersebut setelah tercapainya kesepakatan antara AS dan Meksiko pada 7 Juni 2019, dimana Meksiko setuju untuk mengurangi arus masuk imigran ilegal ke AS. Perselisihan AS dan Meksiko mereda setelah ditandatanganinya revisi Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) pada 10 Desember lalu.

#2 - Isu Brexit

Brexit merupakan isu yang telah bergulir sejak 2016 silam, namun hingga Theresa May selaku Perdana Menteri (PM) yang menangani perundingan Brexit ini mengundurkan diri pada Mei 2019 belum mendapatkan keputusan final mengenai status Brexit. Boris Johnson terpilih menjadi PM baru yang menggantikan May secara resmi pada Juli 2019, sekaligus melanjutkan misi negosisasi Brexit. Serupa dengan masa kepemimpinan May, negosiasi Brexit sempat mengalami masalah terutama terkait dengan perbatasan Irlandia yang menjadi perhatian kedua belah pihak. Kebuntuan sempat terjadi hingga PM Johnson mengusulkan untuk menutup parlemen di bulan Agustus demi mempercepat tercapainya kesepakatan.


Namun demikian parlemen kembali dibuka sebelum tenggat yang ditetapkan oleh Johnson. Perlawanan terus dilakukan hingga pada akhirnya Johnson kembali mengajukan untuk melaksanakan pemilu pada 12 Desember lalu, yang hasilnya kembali memenangkan Boris Johnson. Dampak dari pemilu tersebut adalah kembali terbukanya peluang Hard Brexit pada tahun 2020, serta kesepakatan terkait perdagangan bebas ditargetkan dapat selesai di akhir masa transisi pada 31 Desember 2020.


Gambar 3 - EU Budget

Isu Brexit ini menjadi sangat krusial bagi perdagangan GBPUSD karena terdapat 2 skenario kemungkinan yang terjadi, yakni Hard Brexit yang akan berdampak pada melambungnya harga-harga untuk produk impor dan produk-produk kebutuhan pokok lainnya yang pada akhirnya mempengharui ekonomi Inggris dalam jangka panjang, serta skenario Soft Brexit yang berkaca pada pengalaman di tahun 2019, bahwa kesepakatan akan sangat ketat bagi Inggris maupun Uni-Eropa karena kesepakatan yang terbentuk beberapa kali ditolak oleh Parlemen Inggris.


Apa yang terjadi selama tahun 2019 pada GBPUSD? GBPUSD sempat mengalami penurunan hingga hampir 10% dari level tertinggi tahun 2019 yang terbentuk di bulan Maret hingga ke level terendah yang berada di bulan Agustus 2019. Tekanan yang terjadi tersebut disebabkan oleh ketidakpastian negosiasi yang beberapa kali hasilnya ditolak oleh Perlemen hingga diadakannya pemilu. Namun kemudian pada Oktober 2019 kinerja GBPUSD mulai beranjak menguat dengan adanya harapan bahwa perjanjian Brexit akan dapat tercapai terutama pada bagian perbatasan di Irlandia yang selama ini menjadi penghalang besar bagi tercapainya perjanjian.


#3 - Tahun Stimulus Bagi Bank Sentral Dunia

Tahun 2019 merupakan tahun yang menantang bagi sejumlah bank sentral dunia, dengan minimal 4 bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga paling sedikit 75 basis poin sepanjang tahun demi memerangi risiko resesi yang mungkin terjadi. Tercatat bank sentral yang melakukan penurunan suku bunga sepanjang tahun 2019 adalah AS, Australia, Selandia Baru, hingga Indonesia.


Gambar 3 - EU Budget

Bank Sentral Selandia Baru dan Australia menjadi 2 bank sentral pertama yang melakukan penurunan suku bunga pada Q2-2019, kemudian pada Q3 penurunan suku bunga pada bank sentral dunia menjadi lebih agresif oleh Bank Sentral Selandia Baru yang sempat menurunkan suku bunganya sebanyak 50 basis poin dalam 1 kali pertemuan di bulan Agustus, sementara Australia dan AS melakukan penurunan secara bertahap sebanyak 25 basis poin pada setiap pertemuan. Pada Q4, penurunan suku bunga hanya dilakukan oleh Australia dan AS. Indonesia sendiri selama tahun 2019 tercatat melakukan penurunan suku bunga hingga 100 basis poin.

Keputusan bank sentral sangat mempengaruhi pergerakan harga mata uang selama setahun ini, terutama sejak Q2-2019. Misalnya AUDUSD sejak Q2-2019 hingga saat ini telah mengalami penurunan kurang lebih 3.3% dan sempat turun sekitar 6% lebih di bulan Oktober. Kasus serupa juga dapat ditemui pada NZDUSD yang hingga saat ini telah turun kurang lebih 3% dan sempat mengalami penurunan sebanyak 8% di bulan Oktober setelah RBNZ melakukan penurunan suku bunga sebanyak 50 basis poin.


#4 – Kampanye Hitam Sawit Oleh UE

Delegated Regulation sebagai aturan pelaksana Kebijakan RED (renewable energy directive) II yang dikeluarkan oleh UE pada Desember 2018 lalu menjadi alat kampanye hitam terbaru UE terhadap komoditas sawit. Aturan yang berlaku pada 12 Mei 2019 lalu tersebut memuat rencana penghentian total pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati di UE pada 2030, dimana untuk pelaksanaannya sendiri akan dimulai sejak 2024. Meskipun Komisi Eropa mengatakan akan mengkaji ulang data dan metodologi ILUC (indirect land-use change) pada 2021 dan akan melakukan revisi Delegated Regulation pada 2023, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan aturan tersebut telah membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Menambah tekanan pada komoditas sawit, UE menuduh pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit, sehingga mengenakan tarif tambahan anti subsidi biodiesel asal Indonesia ke UE dengan besaran tarif antara 8 hingga 18 persen. Kebijakan ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak 10 Desember.


Gambar 7 - Brexit gbpusd


Kampanye hitam UE tersebut berdampak signifikan pada ekspor sawit Indonesia selaku produsen terbesar sawit di dunia. Tercatat selama periode Januari – Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami penurunan ekspor minyak sawit mentah dengan penurunan tertinggi sebesar 39 persen di Belanda dan 22 persen di Inggris. Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan gugatan ke WTO terhadap UE pada 9 Desember dengan tuduhan diskriminasi produk sawit. Malaysia selaku produsen kelapa sawit terbesar kedua dunia juga berniat mengajukan banding ke WTO dalam waktu dekat ini. Selain itu, dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasar UE, Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan program biodiesel B30 pada awal 2020 mendatang, setelah sukses dengan program B20 yang dimulai pada bulan September 2018.


#5 – Tahun Pemilihan Umum Asia Tenggara

Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun pemilihan umum (pemilu) di Asia Tenggara karena ada 6 negara yang melaksanakan pemilu yaitu Thailand, Indonesia, India, Jepang, Filipina, dan Australia. Thailand melaksanakan pemilu di Februari, disusul Indonesia di April. Sementara pemilu di India, Filipina dan Australia di bulan Mei dan ditutup oleh pemilu di Jepang pada bulan Juli. Pemilu menjadi momen penting yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi suatu Negara kedepannya. Dalam hal ini termasuk juga kebijakan-kebijakan terkait komoditas contohnya peraturan ekspor-impor.


Di Indonesia sendiri, pemilu yang diadakan pada tanggal 17 April 2019 berakhir dengan kemenangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019 - 2024. Banyak pelaku usaha di Indonesia yang lebih banyak melakukan aksi wait and see dalam menjalankan usahanya sembari menunggu susunan kabinet baru, yang akhirnya diumumkan secara resmi pada bulan Oktober.


Gambar 7 - Brexit gbpusd

Perubahan kebijakan pada komoditi di Indonesia sejak kabinet baru ditunjuk antara lain percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari Januari 2022 menjadi Januari 2020, perubahan aturan impor bahan baku tin plate, rencana pemberlakuan larangan minyak goreng curah pada Januari 2020 mendatang, dan rencana pembukaan kran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang.



ICDX MEMBER